Akhir-akhir ini sering terjadi pembicaraan hangat mengenai BBM non subsidi. Ada beberapa wacana yang sedang dibahas di media:
1. BBM Subsidi (Premium) tidak boleh dikonsumsi oleh kendaraan pribadi. Yang mana kemudian ide ini menjadi semakin rumit dengan argumen bahwa tidak semua orang yang memiliki kendaraan pribadi itu orang mampu sehingga perlu pembatasan mengenai tahun produksi mobil dalam melarang/mengijinkan pembelian BBM subsidi.
PRO: dengan asumsi bahwa subsidi tersebut dialihkan ke perbaikan di bidang lain, maka ide ini akan mengefisienkan pengalokasian dana APBN. Sehingga hanya yang betul-betul membutuhkan yang akan dibantu.
CONTRA: gimana cara kontrolnya??? Bagaimanakah cara pemerintah mengontrol apakah yang membeli BBM subsidi itu benar-benar bukan kendaraan pribadi? Apakah pasang webcam di SPBU? Atau hanya sekedar undang-undang saja? Pengalaman mengatakan bahwa membuat peraturan di Indonesia itu mudah, yang susah dan mahal adalah masalah pengontrolan. Maka ide ini bila mau diterapkan dengan efektif maka harga yang dibayar pastilah mahal, daripada buang2 duit untuk kontrol ya mending buat subsidi BBM aja toh.
2. Harga premium dinaikkan menjadi Rp6.500 dari Rp4.500.
PRO: Pengaplikasian mudah dan murah
CONTRA: Kenaikkan 2000 rupiah per liter pasti sangat dirasakan masyarakat kelas bawah yang mana pasti akan bersambut dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok.
3. Konversi dari BBM menjadi BBG (gas). Dengan meng-install alat tertentu ke mobil pribadi maka kendaraan bisa diisi dengan BBG yang lebih murah.
PRO: menghemat persediaan BBM untuk jangka panjang dengan adanya alternatif energi lain. Juga cukup efektif untuk menghemat subsidi BBM.
CONTRA: denger-dengernya sih alatnya Rp10 juta!!! Busseeetttt!!!! Lagian isi BBG itu dimana ya?? kok jarang keliatan?
Karena tidak mau dikritik sebagai tukang kritik maka saya wajib memberikan pandangan saya untuk masalah ini.
Jangka pendek: kendaraan niaga dan kendaraan umum yang terdaftar pemiliknya akan dikirimin voucher yang hanya bisa ditukarkan untuk pembelian BBM. Jadi yang dapat subsidi ya hanya kendaraan yang dipakai untuk urusan produktif supaya subsidinya bisa multiply menggerakkan ekonomi. Lalu gimana dengan kendaraan pribadi orang-orang yang tidak mampu? Ini memang masalah rumit...idealnya ya kalau g sanggup beli BBM non subsidi ya terpaksa beralih ke kendaraan umum. Ya ya aku tau kendaraan umum di Indonesia masih belum reliable, sering terlambat, banyak kriminalitas. Nah semoga aja dengan pengorbanan jangka pendek rakyat "menengah bawah" (kalau rakyat bawah pasti g punya kendaraan pribadi, pasti naik kendaraan umum) pemerintah bisa mengalihkan subsidinya untuk membuat incentive kepada swasta untuk membuka persaingan di bidang jasa transportasi umum, sehingga jangka menengah atau panjangnya bisa menjadi suatu opsi yang tidak menakutkan.
Jangka panjang: untuk semua kendaraan pribadi yang masuk Indonesia terutama yang mewah diwajibkan untuk diinstal alat konversi BBM ke BBG tersebut. Kalau produksi secara massal pasti harga bisa lebih ditekan. Tapi kompensasinya ya SPBU untuk BBG harus diperbanyak.
